nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya mewakili pemerintah telah menyamakan persepsi antara pemerintah, KPU, Bawaslu dan pihak pengamanan yakni kepolisian yang dibantu TNI dengan ketiga matranya. 

Menurut dia, Semua pihak tersebut harus sama-sama mampu menjamin pelaksanaan pilkada nanti berjalan sukses. Hal ini dibuktikan dengan telah terselenggaranya kegiatan Rakornas yang dihadiri sekitar 2000an peserta ini ditutup langsung Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla di Hotel Bidakara Jakarta pada Selasa (31/1) lalu. 

“Kita kumpulkan semua untuk mereview ulang mana-mana yang daerah dianggap terjadi perubahan dan perkembangan gelagat dan dinamika,” kata Mendagri. 

Dia menilai pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 nanti akan berjalan sukses. Bila bercermin pada pesta demokrasi di 2015 sebanyak 268 daerah, bisa berjalan relatif lancar, maka di tahun ini dengan jumlah pesertanya lebih kecil yakni 101 daerah, tentu akan berlangsung aman dan sukses. 

• Mendagri Minta Kepala Daerah Tunaikan Janji Kampanyenya
• Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Wujudkan Janji Kampanye
• Ini Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2017
• Pilkada DKI Aman, Kadin Berikan Apresiasi
• Kalah Dalam Hitung Cepat, Ahok Beri Selamat ke Anies-Sandi

Salah satu poin yang menjadi konsen KPU, Ketua KPU Juri Ardiantoro, yakni mencegah terjadinya konflik di daerah-daerah. Menurut dia, berdasarkan laporan dari daerah, potensi adanya ketidakserentakan pemungutan suara belum terlihat. Dia mengaku optimis kalau penyelenggaraan pilkada tahun ini di 101 daerah akan berjalan optimal. 

“Salah satu poin yang menjadi konsen penyelenggara adalah bagaimana kita bisa menekan dan mencegah potensi konflik yang terjadi di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada,” kata Juri. 

Dinamika dalam pilkada ini juga menjadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketua Bawaslu Muhammad menilai aturan mengenai seleksi calon yang akan menjadi kandidat peserta pemilu bisa lebih tegas ke depannya. Mereka yang terindikasi dugaan kasus hukum, kata dia sebaiknya memang diseksi secara ketat. 

Ia merasa bersalah, bila ada peserta pemilu dengan status hukum tersangka masih diizinkan ikut dalam kontestasi pesta demokrasi ini. “Ke depan, saya harap tidak ada lagi toleransi bagi calon dengan status hukum tersangka, terdakwa dan terpidana. Mudah-mudahan aturannya bisa lebih tegas,” tambah dia. 

Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. Dia mengatakan, suksesnya penyelenggaraan pemilu tersebut merupakan tolak ukur dari kualitas demokrasi di negara ini. Salah satu fasilitas pendukung agar pesta demokrasi ini berjalan lancar adalah teknologi. (p/ab)